Team penilaian lomba Hari Gerak Kesatuan (HKG) dari Team Pendorong (TP) PKK Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) berangkat ke Kabupaten Bangka Selatan buat melakukan penilaian di satu kecamatan dan dua dusun pada Rabu (18/6/2025).
Penilaian di Kecamatan Toboali yaitu lomba kecakupan IVA Tes dan dua dusunnya yaitu Dusun Nangka Kecamatan Air Gegas pada lomba Skema Asuh Anak dan Remaja di Zaman Digital (PAAREDI) dan Dusun Panca Tunggal Kecamatan Pulau Besar pada lomba Hatinya PKK.
Ketua TP PKK Kep. Babel Noni Hidayat Arsani yang diwakili Ketua sektor III Elyana sampaikan permohononan maaf atas ketidakberadaan Ketua TP PKK Kep. Babel karena ada jadwal yang lain tidak dapat ditinggal.
“Bu Noni sampaikan salam untuk beberapa kader PKK di Bangka Selatan,” sebut Elyana.
Dia mengutarakan, jika tingkatan ini adalah penyeleksian yang dilakukan pada tingkat propinsi. Selainnya cari yang terbaik, faksinya mengutamakan jika perlombaan ini bisa tingkatkan peranan kader PKK di 10 program dasar PKK.
“Dengan begitu, peranan PKK dapat berguna dirasa warga,” katanya.
Faksinya mengharap, apapun itu hasil penilaian menjadi penggerak atau motivasi untuk beberapa kader-kader PKK di Bangka Selatan agar bisa lebih bagus untuk hidupnya.
“Karena semestinya lomba ini bukanlah untuk cari juara tetapi lebih mengutamakan ke kenaikan kesadaran dan keterlibatan warga yang ada di dalam 10 program dasar PKK,” paparnya.
Dusun Labu, Kecamatan Puding Besar dipercaya menjadi satu diantara dari 6 dusun di Kabupaten Bangka dalam kesertaannya pada Lomba Hari Kesatuan Gerak Pendayagunaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG PKK) ke-53 tingkat Propinsi Babel, Selasa (17/6/2025).
Dusun Labu yang turut pada lomba Administrasi PAAR (Skema Asuh Anak dan Remaja), ini hari dipandang oleh Team Pendorong (TP) PKK Babel dipegang secara langsung Ketua Pokja I TP PKK Babel Sri Hidayati Fery Afriyanto, sebagai wakil Ketua TP PKK Babel Noni Hidayat Arsani.
Awalnya, Mariyani, perwakilan team lebih dahulu menjelaskan keunggulan dusun di depan beberapa juri. Dijelaskannya, Dusun Labu aktif melakukan penerangan, dan latihan replikasi skema asuh anak, atau PAAR lewat publikasi bertemu muka, dan media visual yang lain sekitar dua belas kali dalam setahun kerja.
“Program kerja PAAR ada tiga. Periode pendek dengan melakukan rapat koordinasi penerapan publikasi mengenai PAAR, dan lakukan pembimbingan ke barisan simuasi tersebut. (Program) periode tengah bersinergi dengan stakeholder, dan program periode panjang lakukan supervisi program PAAR,” katanya.
Disamping itu, dilaksanakan publikasi dengan manfaatkan tehnologi yang mereka sebutkan PAAREDI (Skema Asuh Anak dan Remaja Zaman Digital). Mereka mengoptimalkan situs untuk menebarkan materi yang bisa didatangi oleh siapa saja, dan kapan saja.
“Pendayagunaan tehnologi ini memperlihatkan jika Dusun Labu terbuka pada perkembangan informasi di era teknologi dalam mensosialisasikan skema asuh anak, hingga bisa membuat keluarga yang sehat, dan ke arah Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Selesai dengar paparan terkait dengan program kerja, dan aktivitas yang sudah dilakukan Dusun Labu mengenai skema asuh anak, Ketua Pokja I Sri Hidayati lakukan penilaian bersama team juri yang lain.
Kepesertaan BPJS Warga Raih Sasaran RPJM 2025
Penjabat Sekretaris Wilayah Pemerintahan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pj. Sekda Babel), Fery Afriyanto sebagai wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Gubernur Babel) datang pada aktivitas Rapat Komunitas berkaitan ulasan Kenaikan Perolehan Kepesertaan Agunan Kesehatan Nasional ke arah Universal Health Coverage(UHC) tahun 2025, berada di Ruangan Romodong, Kantor Gubernur, Senin ( 16/06/2025).
Aktivitas ini diadakan oleh Tubuh Pelaksana Agunan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan tujuan untuk menginginkan support pemerintahan dalam usaha kenaikan perolehan kepesertaan Agunan Kesehatan Nasional ke arah UHC tahun 2025.
Hasil dari paparan faksi BPJS, diketahui tingkat kepesertaan BPJS di Babel telah capai 98 % dan telah penuhi standard nasional.
Deputi Direksi daerah III, Yudi Bastia menjelaskan, aktivitas ini adalah komunitas komunikasi di antara BPJS kesehatan dengan Pemerintahan Propinsi Babel dituruti oleh Komisi IV DPRD Babel, dengan tujuan untuk implikasi taktik representasi, lingkup dan tingkat keaktifan dari warga terutama di Babel.
“Alhamdulillah kami menghargai ke Pemerintah provinsi Babel dan DPRD Babel yang sampai sekarang selalu memberikan dukungan dari semua segi, termasuk dari segi keuangan. Alhamdulillah sampai saat ini program CKM ini tetap terus jalan, berkaitan yang banyak memberi faedah ke warga,” tutur Yudi Bastia.
Untuk Propinsi Babel menurut dia telah penuhi sasaran RPJM tahun 2025, karena itu sasaran ini harus dipertahankan sampai tahun akhir.
“Sekarang ini lingkupnya telah di atas 98 %, dan tingkat keaktifan telah di atas 80%, nach tingkat keaktifan berikut harus kita jaga,” harapannya.
Pj. Sekda Babel, Fery Afriyanto mengucapkan syukur karena tingkat keaktifan warga Babel untuk ikuti program kesehatan ini lumayan baik dan telah penuhi standard nasional. Karena itu Pemerintahan Propinsi bekerjasama dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota terus berusaha supaya perolehan itu bisa dipertingkat.
“Tingkat kepesertaan BPJS kita ini telah di angka 98 %, maknanya telah penuhi standard RPJM. Tingkat keaktifan kita termasuk tinggi dan ini harus kita sukuri,” tutur Pj. Sekda Babel.
Sementara Ketua Komisi IV DPRD Babel, Heryawandi memberikan dukungan Pemerintahan Propinsi untuk merealisasikan servis kesehatan yang diharapkan, karena servis kesehatan yang bagus benar-benar diharap warga.
“Kita memberikan dukungan seutuhnya pemda lakukan ini, karena servis kesehatan pada warga harus dilaksanakan, wajib fokus benar-benar diharap warga. Untuk penuhi semua di wilayah kita banyak kekuatan yang bisa memberi dukungan,” tegas Ketua Komisi IV DPRD Babel tersebut.
Universal Health Coverage (UHC ) adalah mekanisme penjaminan kesehatan yang pastikan tiap masyarakat dalam populasi mempunyai akses yang adil pada servis kesehatan promotif, protektif, kuratif, dan rehabilitatif berkualitas dengan ongkos dapat dijangkau.
UHC memiliki kandungan dua komponen pokok yaitu Akses servis kesehatan yang adil dan berkualitas untuk tiap masyarakat, dan pelindungan risiko keuangan saat masyarakat memakai servis kesehatan.