Pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan ( Pemkab Basel), Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ( Babel), sah mencanangkan program wajib belajar 13 tahun yang hendak mulai diaplikasikan di tahun tuntunan 2025/2026. Program ini adalah usaha pemda dalam tingkatkan angka keterlibatan sekolah, pemerataan akses pendidikan, dan kenaikan kualitas pendidikan di daerah itu.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan, Elfan Rulyadi menerangkan, program wajib belajar 13 tahun ini meliputi Pendidikan Anak Umur Awal (PAUD), pendidikan dasar (SD/MI), dan pendidikan menengah (SMP/MTs, SMA/MA/SMK sederajat). Dengan begitu, durasi waktu wajib belajar yang pernah 12 tahun sekarang semakin bertambah menjadi 13 tahun dengan masukkan PAUD sebagai sisi yang tidak terpisah.
“Maknanya, ada tambahan setahun pendidikan pra-sekolah dasar yang sekarang menjadi kewajiban,” kata Elfan Rulyadi ke Bangkapos.com, Sabtu (21/6/2025).
Menurut dia, peraturan ini sudah diputuskan secara langsung oleh pemerintahan pusat dan masuk ke Gagasan Pembangunan Periode Menengah (RPJM). Program wajib belajar dilaksanakan buat merealisasikan angkatan emas yang pintar, sehat dan berwatak dan memberikan dukungan perolehan tujuan pembangunan berkesinambungan, terutama pendidikan berkualitas. Program ini adalah peluasan dari program wajib belajar awalnya, yang meliputi PAUD sampai sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat.
Setahun pra-sekolah bukan sekedar saat pengenalan belajar, tetapi fondasi penting untuk perubahan kognitif sosial dan emosional anak. Karena itu, interferensi pendidikan pada umur dini perlu dilaksanakan karena akan berpengaruh periode panjang. Terutama pada penyiapan belajar, keterlibatan pendidikan dan keproduktifan ekonomi di masa datang.
“Memang program ini wajib, minimum setahun pra-sekolah dasar. Semua sudah diputuskan secara langsung oleh pemerintahan pusat,” tutur Elfan Rulyadi.
Selain itu lanjut ia, publikasi program wajib belajar setahun pra-sekolah sudah mulai dilaksanakan semenjak minggu tempo hari. Publikasi akan diintesifkan ingat peranan penting warga dalam kesuksesan program ini. Dengan masukkan setahun pra-sekolah adalah cara vital dan perlu support seluruh pihak, baik dari kelompok akademiki, pegiat atau warga. Melalui skema pengatasan yang mengikutsertakan semua penopang kebutuhan, Elfan Rulyadi optimis program ini sukses.
Hasilnya hak anak umur dini terbangun, anak sanggup berkembang dan tumbuh dengan holistik ke arah masa datang lebih bagus. Dia menghimbau beberapa orangtua untuk bersabar dan tidak segera menyekolahkan anaknya ke tingkatan SD, terlebih bila umur anak masih juga dalam bentang umur PAUD. Program ini akan digerakkan pendekatan inklusif berbasiskan data dan fokus pada keperluan anak.
“Contohnya beberapa tokoh warga, bunda PAUD di kecamatan dan dusun. Lantas, beberapa kades dan camat untuk lakukan publikasi, supaya beberapa anak kita ini tidak segera SD, minimum ada setahun pra-sekolah dasar,” katanya.
Walaupun demikian Elfan Rulyadi percaya diri investasi pada pendidikan pada usia awal akan tentukan kualitas sumber daya manusia di masa datang. Aktivitas pembimbingan ini secara detil menarget beberapa penopang kebutuhan pada tingkat akar rumput. Pemerintahan jadikan PAUD sebagai sisi dari wajib belajar mengisyaratkan pernyataan negara. Khususnya atas keutamaan masa emas alias golden age dalam tumbuh berkembang anak.
“Program ini ialah fondasi yang wajib dibuat saat sebelum anak masuk tingkatan sekolah dasar,” sebut Elfan Rulyadi. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)